Kendari –Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (25/6/2026). Dalam lawatan kali ini, Anggota dan Pimpinan Badan-badan di DPRD DKI Jakarta ini melakukan tukar gagasan mulai dari Perda dan kebijakan pendapatan dan anggaran yang berkeadilan antar pusat dan daerah.
Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli atau yang karib disapa MTZ ini mengatakan, saat ini DPRD DKI melakukan kunjungan kerja (kunker) yang jarang dikunjungi, salah satunya Sultra.
“Kalau selama ini kunjungan yang dekat, kita mencoba wilayah yang jarang dikunjungi, dan ini rangkaian kegiatan kunker beberapa bulan lalu ke wilayah Sulawesi, diantaranya Sulsel dan Sulteng,” jelas MTZ.
MTZ yang juga Ketua MPW PKS DKI Jakarta menambahkan, pihaknya juga ingin membantu memaksimalkan hasil bumi dari daerah yang hasilnya masih kecil dampaknya ke masyarakat, selain itu efesiensi anggaran yang terlalu besar dari pusat, sehingga kunkernya pun hanya setahun sekali khususnya di Sultra.
“Mudah-mudahan bisa secara formal dan informal, ada yang dikerjasamakan antara Sultra dan DKI, dari hasil buminya dan lainnya,” ucapnya.
Dirinya juga menyampaikan, perlunya komunikasi antar daerah yang intensif, agar keadilan itu didapat dari pusat ke daerah.
“Ketika Gubernur Maluku Utara mengeluh di DPR RI, bahwa daerah tidak dapat apa-apa, padahal misalnya di Sultra menghasilkan nikel, emas, mangan dan hasil bumi lainnya juga peternakan sapi, Pusat harus memperbaiki hak keuangannya ke daerah, agar keadilan dan kesejahteraan dirasakan oleh rakyat di daerah,” tegas Koordinator DPTW PKS DKI Jakarta ini.
MTZ juga mengatakan, ketidakhadiran Ketua DPRD DKI Suhud Alynudin ke Sultra salah satunya karena ia akan hadir pertemuan Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) di Bali, pada Ahad (28/6/2026) yang akan datang, dan Ketua DPRD DKI akan bahas terkait dengan hal tersebut di pertemuan ADPSI.
Selain itu, MTZ mengatakan, pihaknya juga ingin belajar dari Provinsi Sultra, salah satunya tentang Perda Fasiltasi Penyelenggaraan Pesantren karena di Jakarta belum ada. Saat ini, Bapemperda DPRD DKI Jakarta sedang berpacu menyelesaikan perda-perda, dan saat ini jumlanya sudah 20 dalam 2 tahun terakhir.
“Bukan hanya mengejar kuantitas, tapi juga kualitas, untuk itu kami hadir ke wilayah dan daerah-daerah yang membuat perda-perda yang berkualitas,” pungkasnya.
Dalan Kunjungan Kerja Badan-Badan DPRD DKI Jakarta ini dihadiri sejumlah Anggota DPRD DKI Jakarta diantaranya, Ghozi Zulazmi, Nasdiyanto, Muhammad Al Fatih, Abdul Aziz, Achmad Yani, Muhammad Subki, Abdurrahman Suhaimi, Zahrina Nurbaiti, Nabilah Aboe Bakar Alhabsyi, Inad Luciawaty yang semuanya berasal dari Fraksi PKS. Sementara itu Fraksi PSI diwakili August Hamonangan dan Fraksi Golkar oleh Ramly Hi Muhammad.
