Jakarta — Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Nasdiyanto, menyikapi penyampaian Pemandangan Umum Fraksi PKS terhadap Raperda Pengendalian Penduduk dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta.
Nasdiyanto menilai catatan Fraksi PKS penting untuk memastikan kebijakan pengendalian penduduk Jakarta tidak hanya berfokus pada jumlah penduduk, tetapi juga memperhatikan ketersediaan lapangan kerja dan daya dukung kota.
Menurutnya, pengendalian penduduk perlu terhubung dengan kebijakan ketenagakerjaan. Pemerintah harus memiliki data yang jelas mengenai jumlah penduduk usia kerja, kebutuhan tenaga kerja, kompetensi yang dibutuhkan, hingga tingkat penyerapan tenaga kerja warga Jakarta.
Di sisi lain, jumlah dan persebaran penduduk harus disesuaikan dengan kemampuan Jakarta dalam menyediakan pelayanan dasar. Pemetaan daya dukung hingga tingkat kecamatan dan kelurahan penting untuk melihat kapasitas wilayah dalam menyediakan air, transportasi, sanitasi, ruang terbuka, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang layak.
“Pandangan Fraksi PKS ini penting agar pengendalian penduduk tidak berhenti pada persoalan angka. Pertumbuhan dan mobilitas penduduk harus selaras dengan kemampuan Jakarta menyediakan lapangan kerja dan memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat,” ujar Nasdiyanto, Rabu (28/8/2026).
Ia berharap Raperda Pengendalian Penduduk dapat menjadi instrumen kebijakan yang terintegrasi, sehingga pembangunan Jakarta mampu berjalan seimbang antara jumlah penduduk, kesempatan kerja, daya dukung lingkungan, dan kualitas pelayanan publik.
“Jakarta harus mampu memastikan setiap kebijakan kependudukan sejalan dengan kapasitas kota dan kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, pengendalian penduduk benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan warga,” pungkasnya.
