Tahun 2023 baru memasuki pekan ketiga. Akan tetapi, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta sudah begitu sibuk mempersiapkan tatanan baru transportasi di DKI Jakarta.
Ada dua isu besar yang mengemuka di DPRD DKI Jakarta. Isu itu, adalaj penerapan tahap ketiga Electronic Traffic Law Enforcement atay ETLE di jalan-jalan di Jakarta, dan juga Electronic Road Pricing atau ERP, atau juga dikenal luas dengan istilah jalan berbayar.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli alias MTZ, menerangkan bahwa misi dasar dari dua program itu adalah meningkatkan keamanan di jalan, serta mengurangi kemacetan.
“Dengan penerapan ETLE, keamanan di jalan akan lebih terjamin, insyaa Allah. Kecelakaan selalu dipastikan berawal dari pelanggaran. Entah itu helm, kecepatan, dan lain sebagainya,” terang politisi Jakarta ini.
Untuk diketahui, pada Selasa, 24 Januari 2023 berlangsung rapat tiga arah antara Komisi B DPRD DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta, dan Dirlantas Polda Metro Jaya mengenai pengembangan ETLE tahap III ini. Dana yang diturunkan dari APBD DKI Jakarta pada tahun anggaran saat ini adalah 75,47 miliar Rupiah.
Selain ETLE ini, MTZ juga menegaskan bahwa rencana penerapan ERP atau jalan berbayar yang saat ini menuai pro-kontra adalah bentuk pendewasaan Jakarta menuju kota yang lebih baik. Meski begitu, Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta ini menekankan, bahwa masyarakat berhak mengkritisi dan memberi masukan.
“Saya membina sebuah komunitas ojol. Para driver merasa keberatan karena bagi mereka, ini berarti pengurangan penghasilan. Tapi ada juga yang mengusulkan penerapan dibatasi untuk mobil mewah serta plat nomor khusus yang dimiliki oleh mereka yang memiliki mobil lebih dari satu.”
“Saya berdiskusi dan mendengarkan banyak pihak. Salah satunya, kemarin dengan Dewan Pengacara Nasional yang menggelar diskusi secara daring. Banyak aspirasi menarik yang masuk dari sana, dalam hal legislasi dan juga dampak sosialnya.”
MTZ berharap, dua terobosan serta inovasi lalu lintas di Jakarta ini benar-benar dapat mengurangi angka kecelakaan serta kemacetan di DKI Jakarta. Iapun terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat.
