Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) meminta usulan kenaikan tarif TransJakarta dari Rp 3.500 menjadi Rp 5.000 tidak diberlakukan secara seragam kepada seluruh penumpang.
Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan skema khusus bagi pekerja informal atau masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak menggunakan TransJakarta setiap hari.
MTZ mengatakan, dirinya mengapresiasi kajian yang disusun Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) terkait penyesuaian tarif layanan TransJakarta.
Namun, ia mengingatkan bahwa usulan tersebut pada hakikatnya merupakan kenaikan tarif sehingga dampaknya terhadap kondisi ekonomi masyarakat perlu menjadi perhatian.
“DTKJ mengatakan ini penyederhanaan tarif. Tapi menurut saya perlu dicermati, ini bukan sekadar penyederhanaan, melainkan memang kenaikan tarif dari Rp3.500 menjadi Rp5.000,” kata MTZ, Senin (7/6/2026).
Ia mengakui usulan DTKJ menghadirkan paket langganan senilai Rp 200 ribu per bulan merupakan langkah yang positif.
Skema tersebut dinilai lebih hemat bagi masyarakat yang menggunakan TransJakarta secara rutin untuk bekerja.
Dengan paket langganan itu, biaya transportasi harian penumpang tetap dapat ditekan dibandingkan membeli tiket satuan setiap kali bepergian.
Meski demikian, MTZ menilai kebijakan tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan seluruh pengguna transportasi umum, terutama pekerja informal yang frekuensi perjalanannya tidak menentu.
Menurut dia, kelompok tersebut tidak akan memperoleh manfaat maksimal dari paket langganan sehingga tetap harus membayar tarif normal setiap kali menggunakan TransJakarta.
“Kalau pekerja yang rutin menggunakan TransJakarta tentu paket langganan itu bagus. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak rutin? Mereka tidak mungkin membeli paket langganan, sehingga tetap akan membayar tarif Rp5.000 setiap kali naik,” ujarnya.
Karena itu, MTZ meminta pemerintah mengkaji kemungkinan menghadirkan skema tarif yang lebih fleksibel bagi kelompok masyarakat tersebut.
Ia menilai opsi pemberian tarif lebih rendah atau bentuk insentif lain dapat menjadi solusi agar masyarakat tetap memilih angkutan umum di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
“Mungkin perlu ada kajian lagi. Misalnya bagi kelompok tertentu tarifnya Rp4.000 atau ada bentuk diskon lain. Ini demi kepentingan warga, karena kondisi ekonomi sekarang juga sedang sulit,” ucapnya.
MTZ menambahkan, usulan penyesuaian tarif TransJakarta yang disampaikan DTKJ hingga kini masih sebatas hasil kajian dan belum menjadi keputusan resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
